Surabaya—Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2022 lalu, jumlah peserta JKN tercatat sebanyak 248,7 juta jiwa. Sementara total pemanfaatan layanan kesehatan sebesar 502,8 juta.
Angka tersebut membuat pihak manajemen BPJS Kesehatan mendorong adanya
pertumbuhan dan kemandirian industry farmasi dalam negeri yang lebih besar
peluangnya. Direktur Perencanaan,
Pengembangan dan Manajemen
Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menyampaikan,
kemandirian industri farmasi kesehatan dapat dicapai dengan cara penguatan
manufaktur farmasi dalam
negeri, revitalisasi penyediaan
bahan baku obat
serta riset dan
pengembangan inovasi farmasi dalam negeri.
Ia juga
menilai peluang di sektor industri Farmasi terbuka lebar jika khususnya
akibat implikasi program JKN. “Jika
industri farmasi mampu berdaulat, cukup
dengan internal market, kita
bisa memaksimalkan konsumsi dalam
negeri dengan banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang telah menjadi peserta
JKN. Artinya disini masih terus terbuka
peluangnya dalam pasar
industri. Kami berharap,
pelakuindustri farmasi senantiasa berkomitmen meningkatkan
kompetensi dan menghasilkan
produk farmasi yang
bermutu sehingga upaya untuk
menjamin kesehatan masyarakat
indonesia dapat berjalan
dengan optimal,” terang
Mahlil ketika memberi sambutan
dalam Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Inter Profesi Farmasi dan
Kesehatan di Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP
Farkes) –KSPSI di Surabaya (04/03/2023).
Mahlil
menambahkan BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen agar Program Jaminan
Kesehatan Nasional dapat berjalan dengan optimal dan terjaga
keberlangsungannya. BPJS Kesehatan juga senantiasa berupaya meningkatkan mutu
layanan kepada peserta dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai
pemangku kepentingan.
“Kami
menyadari bahwa penyelenggaraan Program JKN dan upaya mewujudkan masyarakat
Indonesia yang sehat dan sejahtera akan lebih optimal melalui sinergi dengan berbagai pihak dan
pemangku kepentingan, termasuk dengan pelaku industri farmasi,” terang Mahlil
dalam kegiatan yang jugadihadiri oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI
Afriansyah Noor di depan Anggota Wantimpres RI Soekarwo, Dewan Pengarah Badan
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Marsudi Wahyu Kisworo, Sekjen DPD KSPSI Bibit
Gunawan, Ketua Umum FSP Farkes –KSPSI Agung Nugroho dan Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo ini.
Dalam
kegiatan yang sama, Afriansyah menjelaskan salah satu fokus pembangunan
Pemerintah Indonesia saat ini adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).
Pengembangan kompetensi SDM adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi
karena komptensi dan daya saing merupakan langkah kuat yang harus dimiliki oleh
tenaga kerja, termasuk didalamnya pada sektor farkes.
Ia
menambahkan bahwa Pandemi Covid-19 dapat terkendali dengan baik sehingga PPKM
dapat dicabut pada bulan Desember 2022.
Hal tersebut tidak
lepas dari dukungan
semua pihak, termasuk
sektor farmasi dan kesehatan yang berkompeten sehingga dapat
menjadi hulu tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan.
“Dengan
adanya sinergi melalui rapat
kerja nasional ini
diharapkan menjadi forum
dialog yang memiliki jangkauan strategis,
yang tidak hanya
membahas komitmen namun
juga membahas langkah
bersama melakukan koordinasi dan
evaluasi program serta
pencapaian organisasi. Saya
harap melalui kegiatan
ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan program
yang lebih konstruktif
yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi global dan
diselaraskan dengan iklim investasi,” terang Afriansyah.
Sementara
menurut Ketua Umum FSP Farkes –KSPSI AgungNugroho, cita-cita mewujudkan sektor
farmasi dan kesehatan adalah
hal yang sangat
penting dan mendesak
untuk kepentingan bangsa
Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh
Presiden Indonesia Joko
Widodo dalam pidato
kenegaraan dalam sidang MPR, bahwa kemandirian sektor obat dan vaksin masih menjadi kelemahan serius yang harus
dipecahkan bersama.
“Pandemi
Covid-19 telah memberi banyak pelajaran dan membuka mata kita bahwa Indonesia
masih belum memiliki kedaulatan baik dalam hal infrastruktur kesehatan dan
obat-obatan. Kedaulatan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam
kedaruratan kesehatan saat pandemi Covid-19 lalu, karena sektor farmasi dan kesehatan termasuk
sektor high demand.
Kami berharap dalam
rakernas ini dapat
dirumuskan bersama konsep
strategis dalam menjawab tantangan jaman. FSP Farkes, siap mengawal kedaulatan
sektor farmasi dan kesehatan di Indonesia,” pungkas Agung. R!